Langkah Calon Penerima NUPTK Guru

Dokumen persyaratan calon penerima NUPTK disiapkan oleh GTK yang bersangkutan, dalam bentuk scan dokumen asli dengan tipe file PDF (.pdf). Kemudian diserahkan ke

Operator Sekolah untuk di-upload melalui aplikasi Verval PTK. Dokumen persyaratan calon penerima NUPTK adalah sebagai berikut:

• KTP;

• Ijazah dari SD, SMP, SMA/SMK, dan S1/D4;

• bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:

• Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan

• SK penugasan dari Dinas Pendidikan;

• surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah;

• surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta;

(1.) SK Pengangkatan PNS/CPNS dan atau SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja. Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan/penugasan guru tersebut,
(2.)KTP,
(3.) Ijazah SD atau sederajat,
(4.) Ijazah SMP atau sederajat,
(5.)Ijazah SMA/ SMK atau sederajat,
(6.) Ijazah S1 atau D4.

Untuk guru non PNS di sekolah negeri;

(1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama guru yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama guru yang bersangkutan
(nomor dilingkari),
(2.) KTP,
(3.) Ijazah SD atau sederajat,
(4.) Ijazah SMP atau sederajat,
(5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.

Untuk guru non PNS (diangkat oleh pemerintah) di sekolah swasta;

(1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama PTK yang bersangkutan harus dilegalisir oleh dinas pendidikan dan diberi tanda pada nama PTK yang bersangkutan
(nomor dilingkari),
(2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang).
(3.) KTP,
(4.)Ijazah SD atau sederajat,
(5.) Ijazah SMP atau sederajat,
(6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,
(7.) Ijazah S1 atau D4.

Untuk guru non PNS (diangkat oleh yayasan) di sekolah swasta;

(1.) SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan yang masih berlaku,
(2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang).

Contoh apabila guru tersebut diangkat pada tahun ajaran 2010/11 mengajukan penerbitan NUPTK pada tahun ajaran 2018/19, maka SK Penugasan yang dilampirkan adalah tahun 2016/17, 2017/18 dan 2018/19.

(3.) KTP,
(4.) Ijazah SD atau sederajat,
(5.) atau sederajat,

(6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,
(7.) Ijazah S1 atau D4.

Dokumen SK Pengangkatan dan SK Penugasan harus di-scan dari dokumen asli, jika fotokopi harus dilegalisir cap basah oleh instansi terkait.

Jenis-jenis guru Non PNS yang dimaksud adalah guru honor, guru
kontrak, guru bantu daerah, Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Wiyata Bakti.

Untuk kepala sekolah di sekolah negeri;

(1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Dinas Pendidikan,

(2.) KTP,

(3.) Ijazah SD atau sederajat,

(4.) Ijazah SMP atau sederajat,

(5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.

Untuk kepala sekolah di sekolah swasta;

(1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari

Yayasan,
(2.) KTP,
(3.) Ijazah SD atau sederajat,
(4.) Ijazah SMP atau sederajat,
(5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,
(6.) Ijazah S1 atau D4.

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing