Bank Indonesia sudah beberapa kali keluarkan siaran pers terkait pelarangan aktivitas mata uang virtual 

Jakarta – Humas BKN, Mata uang virtual yang berkembang beberapa tahun terakhir memiliki beberapa karakteristik yang tidak menimbulkan regulator , tidak ada regulator , tidak peer-to-peer , identitas pelaku tersamarkan dan tidak ada entitas sentral yang ing. Hal itu disampaikan Deputi Direktur pada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Susiyanti saat Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah Bank Indonesia dengan tema ” Mata Uang Virtual, Apa dan Bagaimana Risikonya bagi Masyarakat Luas” di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (26/1).
Lebih lanjut, Susiyanti mengatakan jika perkembangan mata uang virtual rentang tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan kenaikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat banyak risiko yang bisa menimpa masyarakat pengguna mata uang virtual seperti Bitcoin dan Ethereum . “Tidak ada jaminan dapat ditukarkan dengan uang fiat , terganggunya keadaan keuangan saat terjadi gelembung pecah , penciuman dan uang terorisme juga belum ada regulasi yang mengatur mata uang virtual buat banyak negara sekarang sudah menganggur mata uang virtual,” kata Susiyanti.

Susiyanti menambahkan, Bank Indonesia sudah beberapa kali memberikan edukasi ke masyarakat luas agaraktif aktivitas mata uang virtual melalui beberapa siaran pers. “Bank Indonesia sudah beberapa kali keluarkan siaran pers terkait pelarangan aktivitas mata uang virtual . Ternyata bisa memberikan implikasi positif terhadap harga (virtual currency) , “jelasnya.

Terakhir, Susiyanti memastikan Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang virtualsebagai alat pembayaran di Indonesia. “Tapi perlu kita jelaskan, seperti uang virtual atau uang elektronik seperti voucher / point reward / loyalty , pulsa, tidak termasuk dalam kategori virtual currency ,” tutupnya. 

Sumber : http://www.bkn.go.id/berita/bank-indonesia-larang-penggunaan-virtual-currency?preview=true

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing