Banyak Supir Mengeluh Pungli, Tertibkan Jembatan Timbang

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji akan menjadikan keluhan yang disampaikan para pengemudi truk dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5) pagi, sebagai masukan dalam pengelolaan jembatan timbang di seluruh Indonesia.

Ia mengingatkan, fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur berat dan volume kendaraan pengangkut barang yang melalui suatu daerah. Namun Menhub tidak menampik, jika di beberapa daerah ada yang menggunakan jembatan timbang sebagai sumber pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita memang akan menertibkan. Jadi sekarang ini dalam tahun kemarin ini, mulai tahun ini akan kita tertibkan, itu akan dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan kita akan mengembalikan fungsinya untuk mengatur berat dan volume karena ini penting,” kata Menhub usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pengemudi truk itu.

Dari evaluasi yang dilakukan, menurut Menhub, 80 persen truk itu melampaui kalau tidak batas berat, ya batas volume. Ia mengakui, jika dalam kasus demikian biasanya yang menjadi korban adalah para sopir karena biasanya pemilik barang inginnya mengangkut barang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan daya dukung dari angkutan.

Untuk itu, Menhub berjanji dalam 1-2 bulan ini, katakanlah setelah lebaran pihaknya  akan memanggil semua pemilik barang untuk taat dengan apa yang ditentukan. Hal ini dilakukan karena dalam satu kalkulasi, lanjut Menhub, pemilik barang itu untung, tetapi dana yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki jalan itu mahal sekali, triliunan rupiah.

“Jadi oleh karenanya kita akan kumpulkan mereka. Bahkan saya melakukan suatu kolaborasi dengan Kementerian PU untuk mengelola jembatan timbang ini bersama-sama dengan kementerian PU agar mereka bisa juga turut melakukan pengawasan truk-truk yang akan lewat di jalan-jalan nasional itu dalam suatu kualifikasi yang sesuai dengan berat yang ditentukan,” terang Menhub.

Menurut Menhub, batasan volume barang yang bisa diangkut oleh truk sudah disampaikan secara tegas di sebelah kanan itu ada tulisan yang di situ tertera. Kalau engkel, menurut Menhub, biasanya 10-15 ton, sedangkan untuk tronton bisa 20 sampai mungkin sekitar 30 ton.

“Nah, batas itulah yang ditentukan,” kata Menhub seraya menambahkan kalau truk diesel itu bannya satu sehingga kalau mengangkut 25 ton itu kaya pisau, dia akan mencacah jalan-jalan sehingga menjadikan  jalan-jalan cepat rusak.

“Jadi kalau dibilang enggak tahu, enggak bener. Mereka tahu tapi terpaksa, nah sopir ini memang terdesak,” sambung Menhub.

Menhub berjanji, satu, akan memfungsikan kembali jembatan timbang sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, tambah Menhub, akan mengumpulkan semuaforwarder dan pemilik barang. Yang ketiga, Menhub akan kumpulkan Dishub-Dishub seluruh Indonesia tentang itu.  (FID/JAY/ES)

image

Ya saya itu kan dapat suara-suara sehingga saya ingin mengonfirmasi langsung apakah suara-suara yang saya dengar itu betul, ya, 100 persen benar seperti tadi disampaikan oleh para pengemudi, para supir truk. Benar. Sudah,” tutur Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menerima pengemudi truk di Istana Negara, Selasa (8/5).

Simak Video Supir Mengadu Pada Presiden

Supir Mengeluh Pada Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa untuk menangani premanisme maupun pungutan liar (pungli) oleh aparat dirinya telah memerintahkan langsung ke Kapolri dan Wakapolri agar segera ditindaklanjuti.

“Yang seperti itu itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan. Yang kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada cost-cost tambahan yang seharusnya tidak dan itu dirasakan oleh para supir truk, bukan mengganggu, sangat mengganggu sekali,” tambah Kepala Negara.

Siber Pungli 

Terkait Siber pungli, Presiden menjelaskan bahwa pekerjaan yang diselesaikan banyak dari mulai masalah KTP di Kelurahan hingga sertifikat di BPN. Sedangkan soal pungli kepada pengemudi ini, menurut Presiden, sangat khusus sehingga dapat ditangani langsung oleh Polri.

Mengenai oknum aparat yang terlibat pungli kepada pengemudi, Presiden menjawab dapat langsung dipecat. “Ya, disikat semuanya,” tegas Presiden.

Untuk masalah premanisme, Presiden menyampaikan bahwa secara teknis diselesaikan oleh Kepolisian. Sedangkan mengenai logistik dan tonase, Presiden menyampaikan bahwa hal itu dapat ditanyakan kepada Menteri Perhubungan.

“Saya kira ada sudah aturan semuanya. Ya mungkin perlu sosialisasi agar para supir mengerti mana yang boleh, mana yang enggak boleh,” kata Presiden.

Saat ditanya apakah akan ada siber pungli khusus untuk para pengemudi, Presiden menjawab bahwa jika masih banyak terjadi dan telah dikonfirmasi kebenarannya maka hal itu harus dibersihkan.

Di akhir wawancara, Presiden menyampaikan bahwa mengenai pelanggaran tonase pekerjaan besarnya ada pada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. (FID/JAY/EN)
Sumber: http://setkab.go.id/jika-ada-oknum-aparat-terlibat-pungli-presiden-sikat-semuanya/

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing