BKN Gandeng KPK Berantas Korupsi

image

BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor
Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan
hukuman tetap (inkracht), Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan Kedeputian Bidang
Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kerja sama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang
Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018.
Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin PNS sesuai
peraturan manajemen ASN, yakni:
1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan
dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus
tindak pidana korupsi, dan
2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi
dugaan suap/pungli.
Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus PNS tipikor, BKN telah melayangkan
imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah
melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal
Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi
lewat Surat tersebut yaitu Pertama, imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS di lingkungan instansinya
yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Kedua, imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan memastikam tidak ada praktik suap atau pungli.

Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan

ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK. Keempat, hasil

pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/01/BKN-Gandeng-KPK-Berantas-PNS-Tipikor.pdf

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing