DPR Desak Pemerintah Realisasikan Pengangkatan Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk merealisasikan janjinya dalam memprioritaskan pengangkatan guru honorer. Jika tidak, pemerintah akan dianggap mangkir dari janjinya untuk memprioritaskan pengangkatan PNS bagi guru honorer.

“Pengangkatan guru honorer menjadi PNS ini kan sudah janji pemerintah. Faktanya sampai sekarang janji itu belum terlihat realisasinya,” kata Fikri dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (5/3/2018).

Anggota Fraksi PKS ini menilai, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di dunia pendidikan sifatnya sangat penting sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan. Karenanya, meski sejak tahun 2005 seleksi CPNS di moratorium, setidaknya setiap tahun ada pengangkatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

 

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pendataan dan skala prioritas kebutuhan guru disetiap daerahnya. Jika tidak didata dengan akurat, maka persoalan kekurangan guru masih akan terus berkelanjutan. “Prioritas, kini hal itu jadi poin penting untuk pemerintah,” kata Fikri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2018 akan ada rekrutmen CPNS baru yang akan dilakukan secara bertahap. Janji Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru di Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 lalu.

Pemerintah Diminta Hitung Kebutuhan Guru Secara Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perhitungan atau estimasi kebutuhan guru secara nasional. Menurutnya, muara dari tidak adanya estimasi kebutuhan guru ini terlihat dari kasus kekurangan guru hampir di semua provinsi di Indonesia.

“Kemendikbud harus berani melakukan estimasi kebutuhan guru secara nasional, tanpa harus terbebani dengan masalah anggaran dan nomenklatur,” ungkap politisi dari F-Gerindra ini dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (5/3/2018).

Sutan menilai, Kemendikbud seolah – olah tidak berani melakukan estimasi kebutuhan guru secara nasional. Terlepas dari masalah penempatan guru yang perlu dibenahi, secara kuantitas, guru masih kurang, akibatnya sekarang semua provinsi mengeluh kekurangan guru khususnya mata pelajaran eksakta. Belum lagi, di tahun 2018 ada 280 ribu guru secara bersamaan akan memasuki usia pensiun, sehingga menambah persoalan kekurangan guru.

“Jika dari dua tahun kemarin saja pemerintah melakukan estimasi berapa guru yang pensiun dan berapa yang harus diisi, kondisi darurat guru tidak perlu terjadi,” analisi politisi asal daerah pemilihan Jambi itu.

Sutan menambahkan, dalam rangka mengantisipasi kondisi darurat guru ini, Komisi X telah menggelar beberapa pertemuan dengan Kemendikbud, Menpan RB dan Mendagri, guna membahas pengangkatan GTT dan PTT sebagai guru PNS, agar Indonesia tidak mengalami darurat guru.
Terima kasih telah kunjung, share bila bermanfaat

Sumber: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19795/t/Pemerintah+Diminta+Hitung+Kebutuhan+Guru+Secara+Nasional

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing