Mekanisme Penyetaraan Jabfung Guru Bukan PNS

Mekanisme jabfung guru bukan pns 
1. melampirkan surat pengantar kepala sekolah pada setiap berkasusulan per individu guru;
2. melampirkan biodata (format 5);
3. khusus untuk GBPNS SD / SDLB / SMP / SMPLB / SLB, melampirkan hasilcetak lembar data transkrip (LTD) / info PTK berdasarkanDapodikdas semester terakhir pada saat;
4. fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetapyang ditandatangani oleh:
Sebuah. gubernur / bupati / walikota sebagai pejabat pembina
b. ketua yayasan untuk GBPNS yang berada pada satuan
c. gubernur / bupati / walikota sebagai pejabat pembina
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri / pejabat kepegawaian lain yang ditunjuk / diberi wewenang oleh gubernur / bupati / walikota bagi guru yang berada dalam batas pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh dinas pendidikan kabupaten / kota / provinsi, pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh yayasan dan dinas pendidikan kabupaten / kota / provinsi, yang membidangi pendidikan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang terbangun di satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang penuh di Perwakilan lokal.
5. fotokopi Surat Keputusan kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama menjadi guru tetap 4 semester terakhir (atau jadual guru) atau jadual guru BK dan guru TIK / KKPI), baik yang didapat dari satminkal ataupundari luar satminkalnya untuk semua guru tetap dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh dinas pendidikan provinsi / kabupaten / kota;
6. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam tugas tambahan yang ditunjuk oleh kepala sekolah bagi GBPNS yang tugasnya sebagai wakil kepala sekolah / kepala perpustakaan / kepala laboratorium / kepala unit kerja / kepala unit produksi padasatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan oleh ketua yayasan bagi kepala sekolah;dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh pihak yang.
7. fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang lebih tinggi dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
8. fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang tinggal dari LPTK tamu sertifikat;
9. melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa guru memiliki kinerja minimal baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut di saat pengajuan penghargaan pada kesetaraan pada satminkal terakhir.Halaman yang bisa dikirim sesuai dengan urutan abjad di atas. Setiap berkas GBPNS dilengkapi dengan daftar kelengkapan berkas, dengan menggunakan Format-1.

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing