Mendikbud Membentuk Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Muhadjir Effendi, Selasa (2/7) membentuk Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Nasional. Bertindak sebagai Koordinator Lapangan Satgas adalah Pejabat Esselon 1 yang memimpin tiap-tiap wilayah atau zona.

Para acara tersebut Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Chatarina Muliana Girsang mengatakan, hadirnya skema zonasi dalam penerimaan perserta didik baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan pendidikan termasuk untuk terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Pasalnya, angka putus sekolah setiap jenjang masih tinggi karena kandala akses pendidikan belum merata.

Untuk mengikat semua kementerian/ lembaga yang terkait dengan penerapaan zonasi ini, Chatarina mengatakan, kebijakan tersebut akan diperkuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai zonasi yang ditargetkan akan terbit pada tahun ini. Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. “Nah kita mengejar tahun ini harus keluar dan itu memang kita libatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sebab, pentingnya sekali Perpres ini sehingga kementerian terkait seperti Kementerian Agama yang punya sekolah mesti tidak mengikuti skema PPDB. Tapi dia (Kementerian Agama, red) harus masuk dalam zoasi pendidikan agar Pemda dapat memastikan jumlah warganya berapa yang di sekolah keagamaan. Jadi mereka harus masuk dalam zonasi pendidikan,” kata Chatarina.

Chatarina menyebutkan, ada pun kementerian atau lembaga (K/L) yang telah melakukan pembahasan intens dengan beberapa kementerian terkait meliputi; Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (Kementerian PAN dan RB.), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama (Kemag), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Sumber fb)

Baca juga tentang

Cara Isi Mapel PKP SIM PKB 2019

Cara Daftar Akun SIPlah

Instal Aplikasi Informasi Seputar Guru

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing