Pemindaian LJUN SMA / MA dan SMK Wewenang LPMP

Salah satu prinsip pelaksanaan Ujian Nasional (PBB) adalah pelaksanaannya yang dilakukan oleh lembaga independen. Dari segi tata kelola yang baik, pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) juga harus dilakukan oleh lembaga independen. Mulai tahun 2018, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dilibatkan dalam pemindaian LJUN SMA / MA dan SMK / MAK karena sifatnya yang independen.

Demikian arahan Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk peserta Rapat Pemantauan Hasil Ujian Nasional di Jakarta (21-13 / 3/2018). Acara yang diselenggarakan oleh Puspendik ini diikuti perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pustekkom, dan Direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Berdasarkan kepala Balitbang, pengungkapan LPMP dalam pemindaian LJUN telah dibahas bersama BSNP dan ditetapkan dalam POS Penyelenggaraan PBB tahun 2018. saat pemindaian LJUN untuk jenjang SMP sederajat dan Paket B dan Paket C, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

“LPMP memiliki fungsi kepanjangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, LPMP sebagai wakil Kemdikbud di daerah. Langkah pertama LPMP sebagai kepanjangan kewenangan adalah dengan memperbesar LPMP dalam pelaksanaan asesmen. Kedepan, LPMP juga akan menjadi patner Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah (BAN S / M) ”, ucap Totok.

Lebih Lanjut Totok Suprayitno mengatakan hasil UNSO untuk proses refleksi dan diagnosa dini untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. “Pada saat PBB tidak lagi menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, maka UN menjadi alat deteksi dan deteksi dini untuk pendidikan,” imbuh dia, sebagai berikut: masa media.

Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan arahan untuk peserta Rapat Pemantauan Hasil Ujian Nasional di Jakarta (21-13 / 3/2018).

Sementara itu Bambang Suryadi Ketua BSNP sebagai nara mengatakan bahwa kerja sama antara LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan PBB perlu ditingkatkan. Pemindaian tugas pemindaian LJUN dari Dinas Pendidikan Provinsi ke LPMP tidak mudah, sebab ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di LPMP.

“Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di LPMP dapat diatasi jika ada kerja sama dan sinergi antara LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi. Bentuk kerja sama ini bisa dilakukan dalam penggunaan pemindaian dan berbagi pengalaman ”, ucap Bambang.

Selain itu, UN jenjang SMK / MAK akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 April 2018, sedangkan UN jenjang SMA / MA sederajat akan dilaksanakan pada tangal 9-12 April 2018. Moda utama pelaksanaan UN tahun 2018 adalah dengan berbasis komputer. Ada 16 provinsi yang sudah menerapkan UNBK kira persen untuk jenjang SMA / MA dan 17 provinsi untuk jenjang SMK / MAK. Dengan demikain, tugas pemindaian LJUN yang dilakukan oleh LPMP sudah berkurang. Namun demikian, kecepatan dan akurasi dalam pemindaian LJUN tetap harus perhatikan

Sumber: http://bsnp-indonesia.org/2018/04/02/peran-lpmp-dalam-ujian-nasional-2018-diperluas-pemindaian-ljun-smk-dan-sma-sederajat-dilakukan-lpmp/

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing