“PPPK” harapan Guru Honorer

PPPK guru honorer
Guru honorer
 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBUTAN  MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

 

PADA ACARA

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN PROVINSI

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

 

Assalammu’alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

 

Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Timur atau pejabat yang mewakili, Ketua Umum PB-PGRI, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajaran, peserta Rakor dan undangan, serta panitia penyelenggara yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Pimpinan Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia, yang saya cintai dan saya banggakan.

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir ditempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

 

Saudara – saudara hadirin yang saya hormati,

    Saat ini kita berada pada era globalisasi yang ditandai dengan terbukanya (borderless) arus informasi, barang, jasa dan tenaga kerja, baik antar negara maupun antar bangsa. Dampak langsung dari era globalisasi antara lain semakin meningkatnya intensitas hubungan antar bangsa, meningkatnya ketergantungan antar negara serta meningkatnya skala persaingan global yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat memberikan dampak langsung terhadap semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, juga berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi setiap organisasi baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi sosial, termasuk organisasi negara.

Persaingan global merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari lagi oleh setiap organisasi jenis apapun. Persaingan yang begitu ketat dan keras menciptakan suatu keadaan dimana hanya organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif yang dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat unggul dan maju di garda terdepan dalam persaingan global. Untuk memenangkan persaingan global, setiap organisasi dituntut untuk mampu terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat serta dituntut untuk mampu menciptakan inovasi-inovasi secara terus-menerus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta social enginering sehingga memiliki keunggulan kompetitif baik di tingkat regional maupun global.

Untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera agar mampu berdaya saing, kunci utamanya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karenanya, peningkatan kualitas SDM masyarakat merupakan syarat mutlak untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM dimaksud antara lain sangat ditentukan oleh kualitas maupun kuantitas dari para pendidik, khususnya guru. Sayangnya, kondisi kualitas SDM masyarakat kita sampai saat ini masih cukup memprihatinkan, ditandai dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada peringkat 108 dari 187 negara, jauh di bawah Singapura (peringkat 9), Malaysia (peringkat 62), Thailand (peringkat 69). Hal ini tentu saja menjadi “pekerjaan rumah” dari Pemerintah, termasuk dibutuhkan pula peran serta dari organisasi profesi guru, untuk memberikan saran terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan yang akan diambil oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 bahwa secara nasional jumlah Guru relatif sudah memadai. Namun, jumlah yang memadai tersebut tidak diikuti dengan penyebaran atau pemerataan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini ditandai dengan adanya Guru PNS yang mengajar di sekolah swasta sebanyak 104.020 (seratus empat ribu dua puluh), sedangkan untuk lingkup Kementerian Agama terdapat Guru PNS yang mengajar di sekolah swasta sebanyak lebih kurang 48.695 (empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima).  Idealnya, langkah utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah, utamanya Pemerintah Daerah, adalah meredistribusi atau merealokasi Guru yang menumpuk di perkotaan, termasuk Guru yang mengajar di sekolah swasta dikembalikan ke sekolah-sekolah negeri. Apabila langkah utama tersebut sudah dilakukan dan masih tergambar kekurangan Guru, maka Pemerintah seyogyanya membuka lowongan penerimaan Guru yang pengadaannya harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang baru saja ditetapkan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun pelaksanaan pengadaan pegawai ASN harus dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu lulus seleksi administrasi, lulus seleksi kompetensi dasar, dan lulus seleksi kompetensi bidang.

 

Saudara – saudara hadirin yang saya hormati,

Pemerintah sebenarnya dalam hal mengatasi distribusi Guru yang tidak merata tersebut, telah berupaya dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011, dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Faktanya, peraturan bersama tersebut bagaikan “macan ompong”. Walhasil, seperti kita ketahui bersama, sampai sekarang masalah distribusi Guru yang tidak merata tersebut masih menjadi masalah yang sangat serius dan membutuhkan komitmen bersama khususnya para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan khususnya dalam pemerataan Guru sesuai dengan kebutuhan sekolah.

 

Disamping itu, sesuai dengan PP No 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah melalui PP No 56 Tahun 2012, Pemerintah telah pula memberi kesempatan kepada guru-guru yang berstatus tenaga honorer berkompetisi dalam seleksi sesama tenaga honorer, untuk dapat diangkat menjadi CPNS. Berdasarkan catatan di Sekretariat PANSELNAS, bahwa tenaga pendidik yang berstatus honorer dan telah mengikuti seleksi berjumlah 265.837 (dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh). Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan memenuhi passing grade/dinyatakan lulus seleksi untuk dapat diangkat sebagai CPNS sebanyak 108.282 (seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh dua). Perlu saya informasikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS termasuk Guru, sesuai dengan ketentuan tersebut sudah harus diselesaikan paling lambat Desember 2014.

Merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini, tidak dikenal lagi pengangkatan menjadi CPNS tanpa melalui proses seleksi yang pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, objektif, serta bebas dari unsur KKN. Untuk itu, terhadap tenaga guru honorer yang masih mengajar di sekolah-sekolah negeri, Pemerintah memberi kesempatan mengikuti proses seleksi apabila dilakukan penerimaan CPNS baru, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Untuk jabatan tertentu yang harus ditetapkan oleh Presiden, dapat berusia paling tinggi sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.  Disamping itu, terhadap para Guru Honorer yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS, sepanjang memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan, masih berpeluang untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini PP-nya masih dalam proses penyelesaian akhir.

 

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,

    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau dan sangat berharap hasil dari rakor ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya Pemerintah terus melakukan pembenahan baik dari aspek perumusan, maupun implementasi kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam rangka pemenuhan jumlah, kualitas, dan kompetensi Guru.

    Demikian, semoga niat dan komitmen kita bersama dapat  memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amiin.

  

IMG_20171206_101956

Semoga apa yang dicita-citakan guru terkabul dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Guru adalah profesi yang sangat mulia, hanya guru yang bermental baja yang bertahan sampai saat ini.

SELAMAT HARI GURU

TERIMA KASIH GURUKU

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing