Syarat Penerima Bantuan Sarpras PAUD 2019

Jika ingin menjadi Penerima Bantuan Sarpras PAUD Tahun 2019 sebaiknya pahami dulu syaratnya. Dikutip dari (sumber FB).

Selamat siang Bunda dan sobat PAUD. Cukup banyak pertanyaan terkait prasyarat dan aturan bagaimana mengakses bantuan yang diberikan pemerintah kepada lembaga PAUD. Sebetulnya semuanya sudah tersedia di juknis dan pedoman bantuan PAUD di website resmi Direktorat Pembinaan PAUD Kemdikbud yang dapat diakses dialamt http://anggunpaud.kemdikbud.go.id.

Berikut kami sarikan dari juknis yang ada petunjuk teknis yang ada.

Persyaratan Penerima BantuanPAUD adalah
Satuan PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan program PAUD dan
membutuhkan Rehabilitasi/Renovasi Gedung untuk penyelenggaraan PAUD.

Penerima Bantuan PAUD Tahun 2019, harus
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.
1. Persyaratan Administrasi
a. Mengajukan proposal bantuan kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen
PAUD dan Dikmas Kemendikbud;
b. Dokumen kepemilikan hak atas lahan yang jelas untuk penyelenggaraan
program PAUD dengan status hak milik yayasan atau satuan PAUD atau
satuan PNF atau hak pakai atas tanah negara, tanah milik daerah atau
tanah desa;
c. Melampirkan pakta integritas;
d. Mendapatkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas setempat;
e. Memiliki struktur organisasi kepengurusan satuan PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan program PAUD;
f. Memiliki rekening bank pemerintah yang masih aktif dan NPWP atas
nama lembaga organisasi.

Persyaratan Teknis
a. Bangunan yang akan di rehabilitasi/renovasi terletak di lokasi yang
aman bagi anak, (tidak terletak di dekat pembuangan sampah/limbah, dekat sungai/jurang/rel kereta api, dibawah SUTET, dll)
b. Bangunan tidak menyatu dengan bangunan rumah pribadi;
c. Menyertakan dokumentasi foto kerusakan bangunan PAUD pada satuan
PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan Program PAUD;
d. Menyampaikan usulan rencana anggaran biaya rehabilitasi/renovasi
gedung PAUD yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pengelola/kepala
satuan PAUD atau satuan PNF yang menyelenggarakan Program PAUD;
e. Menyusun dan menyampaikan tim pelaksana bantuan
rehabilitasi/renovasi gedung PAUD yang ditetapkan dan ditandatangani
oleh pengelola/kepala satuan PAUD atau satuan PNF yang mengusulkan
bantuan
C. Kelengkapan Pengajuan Bantuan
a. Surat Permohonan Bantuan
b. Susunan Tim Pelaksana yang disahkan oleh ketua lembaga/organisasi
c. Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas
setempat
d. Surat Pernyataan dari Ketua lembaga/organisasi yang berisi
kesanggupan menyelenggarakan Program dan mempertahankan
keberlanjutannya (contoh format terlampir);
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi materai
yang cukup (contoh format terlampir);
f. Pakta Integritas (contoh format terlampir);
g. Memiliki rekening bank pemerintah yang masih aktif dan NPWP atas
nama lembaga/organisasi.
h. Melampirkan surat pernyataan keabsahan dokumen (tertuang dalam permohonan rekomendasi);
Mekanisme Seleksi
a. Calon penerima dana bantuan mengajukan proposal permohonan
bantuan kepada Direktorat Pembinaan PAUD dengan mengacu pada
juknis;
b. Tim verifikasi melakukan verifikasi sesuai dengan proposal yang diajukan yang dibuktikan dengan berita acara verifikasi.
c. Berdasarkan berita acara verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen
menetapkan lembaga penerima bantuan dalam bentuk surat keputusan
yang disahkan oleh KPA;
d. Direktorat Pembinaan PAUD dapat juga menerima usulan permohonan
bantuan dari Stakeholder dan melakukan verifikasi berdasarkan data
dan informasi yang akurat dengan mempertimbangkan ketersediaan
alokasi anggaran. Proses selanjutnya menyesuaikan tahapan b dan c.

Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK dapat menetapkan penerima bantuan:
1) berdasarkan usulan tim penilai proposal berdasarkan hasil
penilaian/evaluasi;
2) Berdasarkan data dan informasi yang akurat;
3) berdasarkan verifikasi/visitasi langsung ke lembaga oleh pihak
berwenang dengan tetap mengacu pada persyaratan administrasi
dan teknis;
4) kepada lembaga yang terkena bencana tanpa melalui seleksi
usulan/proposal;
5) kepada lembaga yang mengusulkan/diusulkan tahun sebelumnya
namun karena kuota terbatas belum dapat ditetapkan sebagai
penerima dana bantuan;
6) kepada lembaga sebagai bentuk penghargaan atas prestasi tertentu;
b. PPK menetapkan Lembaga Penerima bantuan, yang memuat :
1) Identitas penerima bantuan
2) Nominal uang
3) Nomor rekening penerima bantuan

Baca juga tentang

Cara Download Sertifikat Akreditasi PAUD

Cara Belajar Login Sispena PAUD

Cara Mengisi SISPENA PAUD

Comments

comments

Tempat diskusi/sharing